, MALANG– Kini pemerintah pusat menetapkan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). – Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kini diwajibkan memiliki Sertifikat
Pemerintah Kabupaten Subang telah mengumumkan kebijakan terbaru yang memaksa seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non ASN di lingkungan Pemkab Subang untuk menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu. Aturan
jatim.Sidoarjo – Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Jawa Timur mulai mengumpulkan sampel DNA dari keluarga korban yang belum ditemukan di reruntuhan Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo. Kepala Bidang
JAKARTA, Tim operasional Satgas Operasi Damai Cartenz bekerja sama dengan Brimob Polda Papua, Polres Yahukimo, dan Kodim 1715 Yahukimo berhasil mengevakuasi satu korban selamat serta beberapa jenazah akibat serangan Kelompok
PIKIRAN RAKYAT– Petugas sedang menyelidiki tindakan pemerasan yang diduga dilakukan oleh seseorang yang mengacungkan benda yang disinyalir merupakan senjata api. Peristiwa tersebut terjadi di Desa Sukabirus, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Citeureup,
–Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperketat pengawasan dan memperkuat penerapan Sertifikasi Laik Higien Sanitasi (SLHS) bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program makanan gratis agar menghindari terjadinya keracunan pada
– Warga yang membangun bangunan atau rumah bisa dikenai sanksi serta denda jika tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Karena itu, PBG dianggap sebagai
, BARABAI– Pemkab Hulu Sungai Tengah mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait perubahan kedua Perda No. 3 Tahun 2015 mengenai perlindungan lahan pertanian tanaman pangan yang berkelanjutan. “Raperda ini kami
.CO.ID – JAKARTA. Undang-Undang Perusahaan Umum Milik Negara (UU BUMN) berpotensi menjadi kesempatan untuk meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan pelat merah. Keselarasan antar lembaga serta para anggota dewan pengawas diharapkan
Jurnalis, Ahmad Wawan Sugandika , KOTA MATARAM– Selama tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) berhasil mengamankan lebih dari 800 ribu batang rokok ilegal. Angka ini merupakan yang tertinggi dalam
