Forum Kota – JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh), khususnya mengenai pembelian tanah.
Ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mengungkapkan bahwa sektor pengadaan lahan memang menjadi titik paling rentan terhadap tindakan korupsi dalam proyek infrastruktur.
Wijayanto menekankan, berdasarkan pengalaman dari berbagai proyek pembangunan seperti jalan tol hingga bandara, biaya pengadaan lahan selalu menjadi area yang rentan terhadap tindakan tidak sesuai aturan.
Mengambil pelajaran dari berbagai proyek infrastruktur, biaya pengadaan lahan menjadi area yang rentan terhadap korupsi. Hal ini terjadi karena kurangnya standar operasional prosedur dalam transaksi, tidak adanya harga patokan yang jelas, serta proses transaksi yang tidak terbuka,” katanya kepada .co.id, Selasa (11/11).
Selanjutnya, Wijayanto menyarankan agar penyelidikan KPK tidak hanya berhenti pada masalah pengadaan lahan. Menurutnya, terdapat beberapa fokus lain yang perlu ditelusuri oleh aparat penegak hukum terkait proyek besar Whoosh ini.
Pertama, KPK harus memeriksa proses pemindahan proyek dari Jepang ke Tiongkok.Kedua, menelisik kembali feasibility study(studi kelayakan) yang dianggap tidak tepat.Ketiga, menyoroti secara lebih mendalam mengenai pemberesan lahan dan biaya pembangunan.
Keempat, menyorot proses pembelian rolling stock (kereta api) yang digunakan Whoosh. Dan kelima, penyelidikan terhadap peningkatan biaya (cost overrun) yang terjadi di proyek KCIC.
Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo membenarkan bahwa proses hukum saat ini masih berada di tahap penyelidikan. Ia menyebutkan, masalah pengadaan lahan kini menjadi fokus dari penyelidikan tersebut.
Pada tahap penyelidikan, KPK masih berfokus pada pencarian dugaan tindak pidana yang terjadi. Salah satunya adalah mengejar informasi mengenai pengadaan lahan,” kata Budi kepada .co.id, Selasa (11/11/2025).
Penyelidikan dugaan korupsi dalam proyek Whoosh ini menjadi perhatian masyarakat karena adanya peningkatan biaya yang tidak wajar (cost overrun) proyek yang mencapai miliaran dolar Amerika Serikat itu.
Namun, Budi masih enggan mengungkapkan informasi lebih lanjut tentang kemajuan penyelidikan tersebut.
Selain itu, secara khusus KPK belum mampu mengumumkan siapa saja pihak yang telah dipanggil untuk diberikan keterangan dalam rangka pengumpulan bukti dan data.
“Bagi siapa pun yang dimintai keterangan, kami belum dapat mengungkapkannya karena masih dalam tahap penyelidikan,” tutupnya.
