.CO.ID, GOWA — Terjadi kejadian yang menarik perhatian di kantor Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Seorang pasangan kekasih bernama Ahmad Hanafi dan Dewi ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus
Kepala Perusahaan Badan Urusan Logistik (Bulog) Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan bahwa pihaknya menjaga stok beras sesuai prosedur, mulai dari harian hingga triwulan, guna mempertahankan kualitas dan memastikan beras aman untuk
KILAS ACEH– Komandan Kodim Iskandar Muda (Kodim IM), Letnan Jenderal TNI Joko Hadi Susilo, hadir dalam Deklarasi Green Policing serta penandatanganan komitmen pencegahan tambang ilegal di Aceh. Kegiatan berlangsung di
, JAKARTA –Polda Metro Jaya kembali memberlakukan aturan ganjil genap di 25 jalur jalan Jakarta pada hari Jumat (3/10/2025). Selain itu, 28 jalur yang mengarah ke gerbang tol juga diterapkan
JAKARTA, – Di kantor-kantor pertanahan, terdapat satu layanan yang mungkin tampak administratif, namun memiliki dampak ekonomi dan sosial yang besar, yaitu pemecahan bidang tanah. Ini merupakan proses hukum yang mendasar,
Polisi Sektor Palmerah menangkap pasangan muda yang membuangbayidi depan Yayasana Yatim Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat. Tujuan mereka meninggalkan bayi tersebut, berdasarkan penyelidikan polisi, adalah karena hubungan yang tidak diizinkan oleh
PURWOKERTO – Semangat kebersamaan dan energi positif kembali menggema dalam ajang Bank Jateng Friendship Run (BJFR) 2025 yang sukses digelar di Purwokerto pada Minggu (28/9/2025). Mengusung tema “Stride to Glory”,
CILACAP – Melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) atau Program Keberlanjutan Penuntasan Kemiskinan (PKPK), Bank Jateng Cabang Cilacap menyalurkan dana sebesar Rp154.780.000 untuk mendukung program budidaya maggot yang dikelola oleh
, BANJARMASIN –Unit Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banjarmasin, menangkap empat pemuda di area Pasar Baru, khususnya di lantai dua gedung Harum Manis, pada Kamis (2/10/2025) siang. Remaja itu
Ringkasan Utama KontraS mengkritik Perkapolri Nomor 4/2025 yang mengatur penggunaan senjata api dalam menangani aksi penyerangan terhadap fasilitas kepolisian. Aturan ini disebut memiliki potensi penyalahgunaan wewenang dan membatasi hak masyarakat
